Semua Peraturan (45,697)
PEMBENTUKAN PENGADILAN NEGERI TANJUNG SELOR
PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SUPPRESSION
Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN DOSEN
Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN TUNJANGAN TENAGA KEPENDIDIKAN
Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA
Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT
Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGANTAR KERJA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEKERJA SOSIAL
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL WIDYAISWARA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS RADIASI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Jasa Pelayanan Pemeriksaan Pengawasan Ketenagakerjaan
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALANMINUMAN BERALKOHOL
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN PENJUALANMINUMAN BERALKOHOL
Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
PENUGASAN WAKIL PRESIDEN MELAKSANAKAN TUGAS PRESIDEN
GERAKAN NASIONAL PERCEPATAN PENUNTASAN WAJIB BELAJAR
PERUBAHAN NAMA KABUPATEN KEPULAUAN RIAU
PENGESAHAN INTERNATIONAL CONVENTIONAL FOR THE SUPPRESSION
Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAMAT METEOROLOGI DAN GEOFISIKA
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PRANATA NUKLIR
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER, DOKTER GIGI, APOTEKER, ASISTEN APOTEKER, PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN, EPIDEMIOLOG KESEHATAN, ENTOMOLOG KESEHATAN, SANITARIAN, ADMINISTRATOR KESEHATAN, PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT, PERAWAT GIGI, NUTRISIONIS, BIDAN, PERAWAT, RADIOGRAFER, PEREKAM MEDIS, DAN TEKNISI ELEKTROMEDIS
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PEMERIKSA PAJAK, PEMERIKSA BEA DAN CUKAI, DAN PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS FARMASI DAN MAKANAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENGAWAS KETENAGAKERJAAN
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA
PERIZINAN REAKTOR NUKLIR
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL POLISI KEHUTANAN
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004
Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI PERGURUAN TINGGI ASING, LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ASING, BADAN USAHA ASING, DAN ORANG ASING
Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL AGEN
PERIZINAN MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BAGI
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2006 tentang TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS DAN PUSTAKAWAN
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL
