Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN ACEH TIMUR DI ACEH

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah Otonom Aceh adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
  2. Kabupaten Aceh Timur adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 2

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Timur berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92). BABII ...

SK No 199519 A

PRESIDEN

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Aceh Timur terdiri atas 24 (dua puluh empat) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Darul Aman;
  • Kecamatan Julok;
  • Kecamatan Idi Rayeuk;
  • Kecamatan Birem Bayeun;
  • Kecamatan Serbajadi;
  • Kecamatan Nurussalam;
  • Kecamatan Peureulak;
  • Kecamatan Rantau Selamat;
  • Kecamatan Simpang Ulim;
  • Kecamatan Ranto Peureulak;
  • Kecamatan Pante Bidari;
  1. Kecamatan Madat;
  • Kecamatan Indra Makmu;
  • Kecamatan Idi Tunong;
  • Kecamatan Banda Alam;
  • Kecamatan Peudawa;
  • Kecamatan Peureulak Timur;
  • Kecamatan Peureulak Barat;
  • Kecamatan Sungai Raya;
  • Kecamatan Simpang Jernih;
  • Kecamatan Darul lhsan;
  • Kecamatan Darul Falah;
  • Kecamatan Idi Timur; dan
  • Kecamatan Peunaron. Pasal4...

SK No 199520 A

PRESIDEN

Pasal 4

(1) Kabupaten Aceh Timur mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Utara dan Selat Malaka;
  • sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Kota Langsa;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tamiang, dan Kota Langsa; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bener Meriah, dan Kabupaten Aceh Utara. (21 Penegasan batas daerah Kabupaten Aceh Timur secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu kota Kabupaten Aceh Timur berkedudukan di Kecamatan ldi Rayeuk.

Pasal 6

Kabupaten Aceh Timur memiliki karakteristik, yaitu: a kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran rendah, pegunungan, perbukitan, sebagian berawa-rawa, dan hutan mangroue; b sumber daya alam berupa pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, perikanan, dan pertambangan, serta energi; dan c nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Pemerintahan Aceh.

SK No 199521 A

PRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Timur dalam Undang- Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor l092l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 199522 A

PRESIDEN

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA undangan dan Hukum,

Djaman

SK No 199523 A

PRESIDEN

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Aceh Timur di Aceh merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Aceh Timur diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Timur di Aceh;
  • bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Timur di Aceh;
MENGINGAT
  1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 2O, Pasal 21, dan

Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor affi3);

Dengan

SK No 199518 A

PRESIDEN

REPIJSUK IHDONESIA

Referensi Silang (3)
UU 11/2006 — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang...
UU 24/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN
UU 1/1957 — POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH