Pasal 4

(1) Selain menerima laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk

meminta informasi dan/atau bukti atau keterangan dari lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan f atau entitas lain. (2t Lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain wajib memberikan informasi dan/ atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal Pajak.

(3) Informasi keuangan yang tercantum dalam laporan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayal (2) dan informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.

Pasai 5 Berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan, Menteri Keuangan berwenang melaksanakan pertukaran informasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 dan/atau informasi dan/atau bukti atau keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (L) dengan otoritas yang berwenang di negara atau yurisdiksi lain.