Pasal 3

(1) Kewajiban penyampaian laporan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (21 dilakukan dengan:

• mekanisme elektronik melalui Otoritas Jasa Keuangan bagi lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (21 huruf a;

• mekanisme

{,*)

REPUJ.Tntt,,?Sf;*o'o

• mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, bagi lembaga jasa keuangan lainnya dan entitas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf a; dan

• mekanisme non-elektronik sepanjang mekanisme elektronik belum tersedia, kepada Direktur Jenderal Pajak, untuk laporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) huruf b.

(2) Dalam hal terdapat perubahan mekanisme sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan dapat menentukan mekanisme lain setelah mendapat pertimbangan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

(3) Terhadap penyampaian laporan melalui mekanisme

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut: dimaksud dalam a. lembaga jasa keuangan sebagaimana

Pasal 2 ayat (1) wajib menyampaikan kepada Otoritas

Jasa Keuangan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum batas waktu berakhirnya periode pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara perjanjian atau yurisdiksi lain berdasarkan internasional di bidang perpajakan; dan kepada b. Otoritas Jasa Keuangan menyampaikan Direktorat Jenderal Pajak paling lama 30 (tiga puluh) periode hari sebelum batas waktu berakhirnya pertukaran informasi keuangan antara Indonesia dengan negara atau yurisdiksi lain berdasarkan perjanjian internasional di bidang perpajakan. Penyampaian laporan melalui mekanisme sebagaimana 14) dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan oleh lembaga jasa keuangan, lembaga jasa keuangan lainnya, dan/atau entitas lain sebagaimana dimaksud Pajak dalam Pasal 2 ayat (1) kepada Direktur Jenderal paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun kalender.

Pasal 4. . .

PRESIDEN

REPUBLIK IN DO N ESIA