Pasal 40

(1) Badan Pengawas berwenang mengenakan sanksi

administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya oleh setiap pihak yang memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas.

(2) Sanksi . . .

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat berupa:

• peringatan tertulis;
• denda administratif;
• pembatasan kegiatan usaha;
• perintah penggantian barang yang rusak dan/atau hilang dengan barang dengan mutu dan jumlah yang sama sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen Resi Gudang;
• pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
• pembatalan persetujuan.

1. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 40A sehingga berbunyi sebagai berikut: