Pasal 33

(1) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan

Sistem Resi Gudang meliputi:

• pembuatan kebijakan daerah untuk mempercepat pelaksanaan Sistem Resi Gudang;

• pengembangan komoditas unggulan di daerah;

• penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan Sistem Resi Gudang; dan

• pemfasilitasian . . .

• pemfasilitasian pengembangan pasar lelang komoditas.

(2) Urusan Pemerintah Daerah di bidang pembinaan

Sistem Resi Gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Pengawas.

1. Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA