Pasal 51

(1) Laporan keuangan tahunan badan hukum

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan tahunan badan hukum pendidikan dan dibuat sesuai dengan standar akuntansi.

(2) Dalam . . .

www.djpp.depkumham.go.id

(2) Dalam hal BHP Penyelenggara mengelola lebih dari 1

(satu) satuan pendidikan, laporan keuangan tahunannya merupakan laporan keuangan tahunan konsolidasi.

(3) Laporan keuangan tahunan badan hukum

pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi, harus diumumkan kepada publik melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan papan pengumuman.

(4) Apabila badan hukum pendidikan menerima dan

menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, badan hukum pendidikan harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana tersebut dan melaporkan kepada Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perundang-undangan

(5) Apabila badan hukum pendidikan menerima dan

menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, badan hukum pendidikan harus membuat laporan penerimaan dan penggunaan dana Peraturan tersebut dan melaporkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Ditjenundangan.