Pasal 15

(1) Wewenang dan tanggung jawab penangkalan terhadap orang

asing dilakukan oleh:

• Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;

• Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan

Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia;

• Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tenlang Ketentuan-ketentuan Pokok

PRESIDEN

Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

(2) Pelaksanaan atas keputusan penangkalan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.