Pasal 11

(1) Wewenang dan tanggung jawab pencegahan dilakukan oleh:

• Menteri, sepanjang menyangkut urusan yang bersifat keimigrasian;

• Menteri Keuangan, sepanjang menyangkut urusan piutang negara;

• Jaksa Agung, sepanjang menyangkut pelaksanaan ketentuan

Pasal 32 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang

Kejaksaan Republik Indonesia;

• Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sepanjang menyangkut pemeliharaan dan penegakan keamanan dan pertahanan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang

PRESIDEN

Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988.

(2) Pelaksanaan atas keputusan pencegahan sebagaimana dimaksud

dalam ayat (1) dilakukan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk olehnya.