Pasal 23

(1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan

secara berdaya guna dan berhasil guna, dilakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan di bidang perikanan.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.