Pasal 63

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib

menyediakan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.

(2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki

kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada fasilitas pelayanan kesehatan lain.

(3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.

(4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat

dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.

(5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.