Pasal 13

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:

• memilih dan dipilih dalam jabatan publik;

• menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

• memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;

• membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik;

• membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

• berperan . . .

• berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
• memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan
• memperoleh pendidikan politik.

Bagian Kesepuluh Hak Keagamaan