Pasal 115

(1) KPU dapat menetapkan sanksi tambahan terhadap

pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 114 ayat (3) selain yang diatur dalam Undang-

Undang ini.

(2) Sanksi terhadap pelanggaran administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) selain yang diatur dalam Undang- Undang ini ditetapkan dalam kode etik yang disusun oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.