Pasal 116

Dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan dugaan adanya tindak pidana dalam pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113, Panwaslu Kabupaten/Kota melaporkan dugaan

adanya tindak pidana Pemilu dimaksud kepada:

• Kepolisian Negara Republik Indonesia; atau
• Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu.