Pasal 114

(1) Panwaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan laporan

dugaan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 113 ayat (2) huruf a yang merupakan pelanggaran

administratif, pada hari yang sama dengan hari diterimanya laporan.

(2) Dalam hal terdapat bukti permulaan yang cukup adanya

pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu di tingkat kabupaten/kota, Panwaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan dan laporan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota.

(3) KPU . . .

(3) KPU Kabupaten/Kota menetapkan penyelesaian laporan

dan temuan yang mengandung bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran administratif oleh pelaksana dan peserta Kampanye Pemilu pada hari diterimanya laporan.

(4) Dalam hal Panwaslu Kabupaten/Kota menerima laporan

dugaan pelanggaran administratif terhadap ketentuan pelaksanaan Kampanye Pemilu oleh anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota, Panwaslu Kabupaten/Kota meneruskan laporan tersebut kepada Bawaslu.