Pasal 20

(1) Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Pengadilan diberhentikan tidak

dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

• dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan;
• melakukan perbuatan tercela;
• terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya;
• melanggar sumpah atau janji jabatan;
• melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

(2) Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Hakim.

(3) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata kerja

Majelis Kehormatan Hakim serta tata cara pembelaan diri diatur lebih lanjut oleh Ketua Mahkamah Agung.

1. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: