Pasal 52

Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi:

• melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

• memberikan konsultasi perlindungan konsumen;

• melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;

• melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini;

• menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan

PRESIDEN

konsumen;

• melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
• memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
• memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu;
• meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
• mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
• memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
• memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
• menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.