Pasal 14

(1) Usaha pembuatan film hanya dapat dilakukan oleh perusahaan

pembuatan film yang memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 9 ayat (2).

(2) Pembuatan film untuk tujuan khusus dikecualikan dari ketentuan

dalam ayat (1).

(3) Pembuatan film oleh pihak asing yang menggunakan lokasi di

Indonesia dapat dilakukan atas dasar izin.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembuatan film sebagaimana

dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) serta syarat dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.