Pasal 15

(1) Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai

berikut:

• memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
• adil; dan
• negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

(2) Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi,

selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

• warga negara Indonesia;

• berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;

• bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;

• berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;

• mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;

• tidak

SK No 037860 A

PRESIDEN

• tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
• tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
• mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (21 calon hakim konstitusi juga harus

memenuhi kelengkapan administrasi dengan menyerahkan:

• surat pernyataan kesediaan untuk menjadi hakim konstitusi;
• daftar riwayat hidup;
• menyerahkan fotokopi ljazah yang telah dilegalisasi dengan menunjukkan ijazah asli;
• laporan daftar harta kekayaan serta sumber penghasilan calon yang disertai dengan dokumen pendukung yang sah dan telah mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang; dan
• nomor pokok wajib pajak (NPWP). 4 Ketentuan ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut: