Pasal 49

(1) Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya memberi

fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, termasuk keluarganya.

(2) Pemberian …

(2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan penyuluh.

(3) Penyediaan penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang penyuluh dalam

1 (satu) kawasan potensi kelautan dan Perikanan.

(4) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus

memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan dan/atau Usaha Pergaraman.

(5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan oleh penyuluh.

(6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Kemitraan Usaha