Pasal 18

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya menyediakan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman.

(2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi:

• prasarana Penangkapan Ikan;
• prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
• prasarana pengolahan dan pemasaran.

(3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:

• stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
• pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
• jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
• alur sungai dan muara;
• jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
• tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.

(4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:

• lahan dan air;

• stasiun …

• stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudi Daya Ikan;
• saluran pengairan;
• jalan produksi;
• jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
• instalasi penanganan limbah; dan
• tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.

(5) Prasarana pengolahan dan pemasaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:

• tempat pengolahan Ikan;
• tempat penjualan hasil Perikanan;
• jalan distribusi; dan
• instalasi penanganan limbah.

(6) Prasarana Usaha Pergaraman sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling sedikit meliputi:

• lahan;
• saluran pengairan;
• jalan produksi;
• tempat penyimpanan Garam; dan
• kolam penampung air.