Pasal 12

(1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan

oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pada kebijakan perlindungan dan pemberdayaan.

(2) Strategi perlindungan dilakukan melalui:

• penyediaan prasarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;

• kemudahan memperoleh sarana Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman;

• jaminan …

• jaminan kepastian usaha;
• jaminan risiko Penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, dan Pergaraman;
• penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
• pengendalian impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman;
• jaminan keamanan dan keselamatan; dan
• fasilitasi dan bantuan hukum.

(3) Strategi pemberdayaan dilakukan melalui:

• pendidikan dan pelatihan;
• penyuluhan dan pendampingan;
• kemitraan usaha;
• kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
• penguatan Kelembagaan.