Pasal 87

(1) Koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber

Daya Air Nasional yang dibentuk oleh Pemerintah, dan pada

tingkat provinsi dilakukan oleh wadah koordinasi dengan nama

dewan sumber daya air provinsi atau dengan nama lain yang

dibentuk oleh pemerintah provinsi.

(2) Untuk pelaksanaan koordinasi pada tingkat kabupaten/kota dapat

dibentuk wadah koordinasi dengan nama dewan sumber daya air

kabupaten/kota atau dengan nama lain oleh pemerintah

kabupaten/kota.

(3) Wadah koordinasi pada wilayah sungai dapat dibentuk sesuai

dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya air pada wilayah

sungai yang bersangkutan.

(4) Hubungan kerja antarwadah koordinasi tingkat nasional, provinsi,

kabupaten/kota, dan wilayah sungai bersifat konsultatif dan

koordinatif.

(5) Pedoman mengenai pembentukan wadah koordinasi pada tingkat

provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah sungai diatur lebih lanjut

dengan keputusan menteri yang membidangi sumber daya air.