Pasal 86

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2)

dilakukan oleh suatu wadah koordinasi yang bernama dewan

sumber daya air atau dengan nama lain.

(2) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas pokok menyusun dan merumuskan kebijakan

serta strategi pengelolaan sumber daya air.

(3) Wadah koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

beranggotakan unsur pemerintah dan unsur nonpemerintah

dalam jumlah yang seimbang atas dasar prinsip keterwakilan.

(4) Susunan organisasi dan tata kerja wadah koordinasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan keputusan

presiden.

Pasal 87 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA