Pasal 68

(1) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air

diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-

teorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai pada tingkat nasional,

provinsi, dan kabupaten/kota.

(2) Kebijakan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrome-

teorologi, dan hidrogeologi ditetapkan oleh Pemerintah

berdasarkan usul Dewan Sumber Daya Air Nasional.

(3) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan

hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan

oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan pengelola sumber daya

air sesuai dengan kewenangannya.

(4) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan

hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan

melalui kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 69 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA