Pasal 63

(1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan

berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual dengan

memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta

mengutamakan keselamatan, keamanan kerja, dan keberlanjutan

fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan

pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak

didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan

pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib memperoleh izin

dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan

kewenangannya.

(4) Pelaksanaan konstruksi prasarana dan sarana sumber daya air di

atas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian

dan/atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih

lanjut dengan peraturan pemerintah.