Pasal 47

(1) Pemerintah wajib melakukan pengawasan mutu pelayanan atas:

• badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pengelola

sumber daya air; dan

• badan usaha lain dan perseorangan sebagai pemegang izin

pengusahaan sumber daya air.

(2) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib memfasilitasi

pengaduan masyarakat atas pelayanan dari badan usaha dan

perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Badan usaha dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) wajib ikut serta melakukan kegiatan konservasi sumber daya

air dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya.

(4) Rencana …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(4) Rencana pengusahaan sumber daya air dilakukan melalui

konsultasi publik.

(5) Pengusahaan sumber daya air diselenggarakan dengan mendorong

keikutsertaan usaha kecil dan menengah.