Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pengusahaan sumber daya air permukaan yang

meliputi satu wilayah sungai adalah pengusahaan pada seluruh sistem

sumber daya air yang ada dalam wilayah sungai yang bersangkutan mulai

dari hulu sampai hilir sungai atau sumber air yang bersangkutan.

Yang dimaksud dengan badan usaha milik negara atau badan usaha milik

daerah di bidang pengelolaan sumber daya air adalah badan usaha yang

secara khusus dibentuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam

rangka pengelolaan sumber daya air wilayah sungai.

Ayat (3) ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan badan usaha pada ayat ini dapat berupa badan usaha

milik negara/badan usaha milik daerah (yang bukan badan usaha pengelola

sumber daya air wilayah sungai), badan usaha swasta, dan koperasi.

Kerja sama dapat dilakukan, baik dalam pembiayaan investasi pembangunan

prasarana sumber daya air maupun dalam penyediaan jasa pelayanan

dan/atau pengoperasian prasarana sumber daya air. Kerja sama dapat

dilaksanakan dengan berbagai cara misalnya dengan pola bangun guna

serah (build, operate, and transfer), perusahaan patungan, kontrak

pelayanan, kontrak manajemen, kontrak konsesi, kontrak sewa dan

sebagainya. Pelaksanaan berbagai bentuk kerja sama yang dimaksud harus

tetap dalam batas-batas yang memungkinkan pemerintah menjalankan

kewenangannya dalam pengaturan, pengawasan dan pengendalian

pengelolaan sumber daya air secara keseluruhan.

Izin pengusahaan antara lain memuat substansi alokasi air dan/atau ruas

(bagian) sumber air yang dapat diusahakan.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pemanfaatan wadah air pada lokasi tertentu antara lain adalah

pemanfaatan atau penggunaan sumber air untuk keperluan wisata air,

olahraga arung jeram, atau lalu lintas air.

Huruf c

Pemanfaatan daya air antara lain sebagai penggerak turbin pembangkit

listrik atau sebagai penggerak kincir.

Pasal 46 ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA