Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan

pembuangan air untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi

permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi

tambak.

Ayat (2)

Pengembangan sistem irigasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah

termasuk saluran percontohan sepanjang 50 meter dari bangunan

sadap/pengambilan tersier.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengelolaan irigasi selain didasarkan

pada keberadaan jaringan tersebut terhadap wilayah administrasi juga perlu

didasarkan pada strata luasannya, sebagai berikut:

• daerah irigasi (DI) dengan luas kurang dari 1.000 ha (DI kecil) dan

berada dalam satu kabupaten/kota menjadi kewenangan dan tanggung

jawab pemerintah kabupaten/kota.

• daerah irigasi (DI) dengan luas 1.000 s.d. 3.000 ha (DI sedang), atau

daerah irigasi kecil yang bersifat lintas kabupaten/kota menjadi

kewenangan dan tanggung jawab pemerintah provinsi.

• daerah irigasi (DI) dengan luas lebih dari 3.000 ha (DI besar), atau DI

sedang yang bersifat lintas provinsi, strategis nasional, dan lintas negara

menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah.

Pelaksanaan pengembangan sistem irigasi yang menjadi kewenangan

Pemerintah dapat diselenggarakan oleh pemerintah daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksudkan bahwa hak dan tanggung jawab pengembangan

sistem irigasi tersier ada pada petani, tetapi dalam batas-batas tertentu

pemerintah dapat memfasilitasinya.

Ayat (4) ...

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Ayat (4)

Yang dimaksud masyarakat termasuk perkumpulan petani pemakai air.

Yang dimaksud dengan mengikutsertakan masyarakat adalah mendorong

masyarakat pemakai air pada umumnya dan petani pada khususnya untuk

berperan aktif dalam pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah kelompok masyarakat di luar

kelompok/perkumpulan petani pemakai air, perseorangan atau badan usaha

yang karena kebutuhan dan atas pertimbangan/advis/rekomendasi

pemerintah secara berjenjang menurut skala kewenangan dinilai mampu

untuk mengembangkan sistem irigasi. Pengembangan sistem irigasi harus

selaras dengan rencana tata ruang wilayah.

Pengembangan dalam arti pelaksanaan konstruksi dapat dilakukan oleh

pihak lain dengan desain konstruksi yang telah disetujui oleh pemerintah.

Pengembangan sistem irigasi juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga atas

supervisi pemerintah. Pengaturan tentang tata cara persetujuan dan supervisi

pemerintah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan kemampuan petani berarti mampu secara

kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Ayat (6)

Cukup jelas