Pasal 40

(1) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dilakukan dengan

pengembangan sistem penyediaan air minum.

(2) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah dan

pemerintah daerah.

(3) Badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah

merupakan penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air

minum.

(4) Koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dapat berperan

serta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan

air minum.

(5) Pengaturan terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum

bertujuan untuk:

• terciptanya pengelolaan dan pelayanan air minum yang

berkualitas dengan harga yang terjangkau;

• tercapainya kepentingan yang seimbang antara konsumen dan

penyedia jasa pelayanan; dan

• meningkatnya …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• meningkatnya efisiensi dan cakupan pelayanan air minum.

(6) Pengaturan pengembangan sistem penyediaan air minum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat

(4) diselenggarakan secara terpadu dengan pengembangan

prasarana dan sarana sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

21 ayat (2) huruf d.

(7) Untuk mencapai tujuan pengaturan pengembangan sistem

penyediaan air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dan ayat (6), Pemerintah dapat membentuk badan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri yang

membidangi sumber daya air.

(8) Ketentuan pengembangan sistem penyediaan air minum, badan

usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah

penyelenggara pengembangan sistem penyediaan air minum,

peran serta koperasi, badan usaha swasta, dan masyarakat dalam

penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum,

dan pembentukan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) diatur lebih lanjut dengan

peraturan pemerintah.