Pasal 14

(1) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Kota Lubuk Linggau, Menteri/Kepala Lembaga

Pemerintah Non-Departemen yang terkait, Gubernur Sumatera Selatan dan Bupati Musi Rawas

sesuai dengan kewenangannya menginvetarisasi dan menyerahkan kepada Pemerintah Kota

Lubuk Linggau hal-hal yang meliputi :

• pegawai yang karena tugasnya diperlukan oleh Pemerintah Kota Lubuk Linggau;

• barang milik/kekayaan negara/daerah yang berupa tanah, bangunan, barang bergerak dan

barang tidak bergerak lainnya yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

Pemerintah, Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas yang berada di Kota

Lubuk Linggau sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

• Badan Usaha Milik Daerah Propinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Musi Rawas yang

kedudukan dan kegiatannya berada di Kota Lubuk Linggau;

• Utang piutang Kabupaten Musi Rawas yang kegunaannya untuk Kota Lubuk Linggau; dan

• Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Kota Lubuk Linggau.

(2) Pelaksanaan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diselesaikan

dalam waktu satu tahun, terhitung sejak pelantikan Penjabat Walikota Lubuk Linggau.

(3) Tata cara inventarisasi dan penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Menteri

Dalam Negeri dan Otonomi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PRESIDEN