Pasal 11

(1) Jika perbuatan sebagaitnana dimaksud dalarn Pasal 10 dilakukan oleh

suatu persekutuan atau suatu badan hukum, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap pengurus dari persekutuan atau pengurus badan hukum itu.

(2) Ketentuan ayat (1) berlaku pula terhadap persekutuan atau badan

hukum lain yang bertindak sebagai pengurus dari suatu persekutuan atau badan hukum lain itu.

(3) Jika pengusaha atau pengurus perusahaan sebagaimana disebut dalam

ayat (1) dan ayat (2) berkedudukan di luar wilayah Indonesia, maka tuntutan pidana dilakukan dan pidana dijatuhkan terhadap wakilnya di Indonesia.