Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 7 TAHUN 1965

TENTANG

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN-BANGKO DAN

DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DENGAN MENGUBAH

UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 1956 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH

OTONOM KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat

II Batang Hari berdasarkan Undang-undang No. 12 tahun 1956

(Lembaran-Negara tahun 1956, No. 25) perlu ditinjau kembali.

• bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya

pemerintahan, sebagian dari masing-masing wilayah Daerah Tingkat II

Merangin dan Daerah Tingkat II Batang Hari perlu dipisahkan untuk

dijadikan masing-masing sebagai Daerah Tingkat II yang baru, yaitu

Daerah Tingkat II Sarolangun- Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung yang berhak mengatur dan mengurus rumah-tangganya sendiri.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), 18 dan 20 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No.

6), telah diubah dan ditambah;

1. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) (Lembaran-

Negara tahun 1959 No. 129);

1. Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-

Negara tahun 1960 No. 6);

1. Undang-undang No. 12 tahun 1956 (Lembaran-Negara tahun 1956 No.

25);

Dengan…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

Memutuskan :

Menetapkan : Undang-undang tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-

Bangko dan Daerah Tingkat H Tanjung Jabung dengan mengubah

Undang-undang No. 12 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah

Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah.

BAB I.

Ketentuan umum

Pasal 1.

(1) Membentuk Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko yang meliputi

wilayah kecamatan:

• Bangko,

• Sungai Manau,

• Tabir,

• Muara Siau,

• Jangkat,

• Sarolangun,

• Pauh,

• Batang Asai dan

• Sungai Limun.

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam

Undang-undang No. 12 tahun 1956.

(2) Daerah Tingkat II Merangin dimaksud dalam Undang- undang No.

12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Muara Bungo

Tebo, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian di- maksud pada ayat

(1).

(3) Membentuk…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

(3) Membentuk Daerah Tingkat II Tanjung Jabung yang meliputi

wilayah kecamatan:

• Tungkal Ulu,

• Tungkal Ilir dan

• Muara Sabak.

yang dipisahkan dari Daerah Tingkat II Batang Hari, dimaksud

dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956.

(4) Daerah Tingkat II Batang Hari dimaksud dalam Undang- undang

No. 12 tahun 1956, diubah menjadi Daerah Tingkat II Batang Hari

baru, setelah wilayahnya dipisahkan sebagian di- maksud pada ayat

(3).

Pasal 2.

(1) Pemerintah Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko berkedudukan di

Bangko,

(2) Pemerintah Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo berkedudukan di

Muara Bungo.

(3) Pemerintah Daerah Tingkat II Tanjung Jabung berkedudukan di

Kuala Tungkal.

(4) Pemerintah Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali

Asam.

Pasal 3.

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No. 1 tahun

1957 pasal 7 ayat 10, junctis Undang-undang No. 73 tahun 1957 dan

Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), Daerah

Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah Tingkat II Sarolangun

Bangko, Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo, Daerah Tingkat II

Tanjung Jabung dan Daerah Tingkat II Batang Hari masing-masing

terdiri atas 15 orang anggota.

Pasal 4…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4.

Bagi masing-masing Daerah Tingkat II dimaksud pada pasal 1 berlaku

ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956,

sepanjang ketentuan-ketentuan itu tidak bertentangan dengan Undang-

undang ini.

BAB II.

Ketentuan Peralihan.

Pasal 5.

Ketentuan-ketentuan berdasarkan peraturan-perundangan Negara atau

Daerah yang berlaku. bagi Daerah Tingkat II Merangin dan Batang Hari

lama, mutatis-mutandis berlaku bagi Daerah Tingkat II Sarolangun

Bangko dan Tanjung Jabung sampai saat ketentuan-ketentuan itu diubah,

diganti atau dicabut.

Pasal 6.

Kepala Daerah Tingkat II Merangin lama dan Kepala Daerah Tingkat II

Batang Hari lama pada saat Undang-undang ini berlaku, masing-masing

tetap sebagai Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan sebagai

Kepala Daerah Tingkat II batang Hari.

Pasal 7.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku, anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II Merangin dan Daerah

Tingkat II Batang Hari lama masing-masing tetap sebagai anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Tingkat II

Muara Bungo Tebo, dan sebagai anggota dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Gotong Royong Tingkat II Batang Hari, dengan ketentuan

bahwa:

• anggota…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Daerah Tingkat II

Batang Hari lama, yang pada saat Undang-undang ini berlaku,

masing-masing bertempat tinggal pokok di dalam wilayah

Daerah-daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Tanjung

Jabung, berhenti sebagai anggota;

• anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

Daerah Tingkat II Muara Bungo TEbo dan Daerah Tingkat II

Batang Hari yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam

Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan), atas usul

Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Kepala Daerah

Tingkat II Batang Hari diperhentikan oleh Kepala Daerah

Tingkat I Jambi.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada

ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

dimaksud pada ayat (1) huruf a, oleh Kepala daerah Tingkat I Jambi

diangkat menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong dari Daerah Tingkat II yang wilayahnya mencakup

tempat tinggal pokok anggota yang bersangkutan, kecuali apabila ia

tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 8.

Pada saat Undang-undang ini berlaku, bagi Daerah Tingkat II Sarolangun

Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung oleh Menteri Dalam

Negeri ditunjuk Penguasa yang dimaksud pada

pasal 75 ayat (3) Undang-undang No. I tahun 1957.

Pasal 9…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9.

(1) Pada saat Undang-undang ini berlaku anggota Badan Pemerintah

Harian Daerah Tingkat II Merangin dan Daerah Tingkat II Batang

Hari lama masing-masing tetap sebagai anggota Badan pemerintah

Harian Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Daerah Tingkat II

Batang Hari, dengan ketentuan bahwa :

• anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Merangin

dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama, yang diangkat pada

kedudukan itu semata-mata karena mengingat kepentingan

wilayah yang kini telah diliputi masing-masing Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung atas

usul Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo dan Kepala

Daerah Tingkat II Batang Hari diperhentikan sebagai anggota;

• anggota Badan Pemerintah Harian Daerah Tingkat II Merangin

dan Daerah Tingkat II Batang Hari lama yang tidak memenuhi

syarat dimaksud pada pasal 10 Penetapan Presiden No. 6 tahun

1959 (disempurnakan), serta syarat sebagaimana berlaku bagi

keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong

dimaksud pada pasal 7, atas usul Kepala Daerah Tingkat II

Batang Hari setelah mendengar pertimbangan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Gotong royong yang bersangkutan, diperhentikan

oelh Kepala Daerah Tingkat I Jambi.

(2) Lowongan keanggotaan yang terjadi berdasarkan ketentuan pada

ayat (1) huruf a dan b, diisi menurut ketentuan yang berlaku.

(3) Anggota Badan Pemerintah harian seperti dimaksud pada ayat (10

huruf a, oleh Kepala Daerah Tingkat I Jambi diangkat menjadi

anggota Badan Pemerintah Harian dari Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung, keculai

apabila ia tidak lagi memenuhi syarat tersebut pada ayat (1) huruf b.

Pasal 10…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 10.

(1) Dengan memperhatikan kepentingan masing-masing Daerah secara

timbal-balik, Kepala Daerah Tingkat II Muara Bungo Tebo

menyerahkan kepada Kepala Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko

begitupun Kepala Daerah Tingkat II Batang Hari kepada Kepala

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;

• pegawai-pegawai yang karena jabatannya diperlukan oleh

masing-masing Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan

Daerah Tingkat II Tanjung Jabung sebagai tenaga pangkal pada

saat pelaksanaan pembentukan;

• tanah, bangunan, gedung dan barang-barang tidak bergerak

lainnya yang menjadi hak-milik atau dikuasai oleh masing-

masing Daerah Tingkat II Merangin dan Daetah Tingkat II

Batang Hari lama, apabila barang-barang itu terdapat, terletak

atau berfungsi masing-masing dalam Daerah Tingkat II

Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung;

• alat pengangkutan di laut atau di sungai dan perlengkapannya;

• alat pengangkutan di darat;

• surat-surat berharga, uang, biaya untuk pengeluaran modal dan

rutine yang telah tersedia

• perkakas, perlengkapan kantor, arsip, dokumentasi, perpustakaan

dan barang bergerak lainnya.

(2) Penyelesaian penyerahan dimaksud pada ayat (1) seperlunya

dilakukan dengan perantaraan pejabat yang ditunjuk oleh Kepala

Daerah Tingkat I Jambi.

Pasal 11…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Pasal 11.

(1) Untuk menyiapkan perlengkapan pertama organisasi Daerah

Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung yang baru dibentuk, dalam jangka waktu tiga tahun akan

diusahakan pembiayaannya.

(2) Pengusahaan pembiayaan seperti dimaksud pada ayat (1) juga

diadakan untuk menyiapkan perlengkapan pertama jawatan-jawatan

atau dinas-dinas Pemerintah Pusat, yang harus dibentuk di Daerah

Tingkat II yang baru itu.

BAB III.

Ketentuan penutup.

Pasal 12.

Kesulitan yang timbul pada pelaksanaan Undang-undang ini diselesaikan

oleh menteri Dalam Negeri.

Pasal 13.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan

pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Presiden Republik Indonesia,

ttd

SUKARNO.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 14 Juni 1965.

Sekretaris Negara,

ttd

MOHD. ICHSAN.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1965 NOMOR 50

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG No. 7 TAHUN 1965

tentang

PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT II SAROLANGUN BANGKO DAN

DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG

DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG No. 12 TAHUN 1965

TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM

KABUPATEN DI PROPINSI SUMATERA TENGAH

UMUM

1. Undang-undang ini mengubah :

• Daerah Tingkat II Marangin dengan memisahkan sebagian wilayahnya,

yang meliputi 9 (sembilan) kecamatan, dan.

• Daerah Tingkat II Batang Hari dengan memisahkan sebagian wilayahnya

yang meliputi 3 (tiga) kecamatan.

Wilayah-wilayah yang dipisahkan itu dibentuk menjadi masing-masing

Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung sebagai masing-masing badan hukum yang berhak mengatur dan

mengurus rumah tangga sendiri dengan keuangan sendiri.

1. Untuk Daerah Tingkat II Merangin yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan

dipergunakan nama Daerah Tingkat II Muara Bungo-Tebo. Sedangkan untuk

Daerah Tingkat II Batang Hari yang sebagian wilayahnya telah dipisahkan itu terus

dipakai nama Daerah Tingkat II Batang Hari. Untuk membedakan Daerah Tingkat

II Batang Hari dimaksud dalam Undang-undang No. 12 tahun 1956, Lembaran-

Negara tahun 1956 No. 25, dengan Daerah Tingkat II Batang Hari berdasarkan

Undang-undang ini, dimana perlu dalam Undang-undang ini dipergunakan

sebuatan Batang Hari lama.

1. Pada penetapan masing-masing wilayah Daerah itu diikuti batas-batas dari wilayah

yang mencakup wilayah dari kecamatan-kecamatan yang bersangkutan.

1. Sebagai…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Sebagai ibukota ditetapkan bagi :

• Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko di Bangko bekas ibukota

"Kewedanaan Bangko"

• Daerah Tingkat II Muara Bung-Tebo di Muara Bungo bekas ibukota

"Kewedanaan Muara Bungo".

• Daerah Tingkat II Tanjung Jabung di Kuala Tungkal bekas ibukota

"Kewedanaan Tungkal" dan

• Daerah Tingkat II Batang Hari berkedudukan di Kenali Asam.

1. Jalan pikiran yang diuraikan dalam penentuan batas wilayah diatas menjadi dasar

pula dalam menetapkan kedudukan para anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Gotong Royong, Kepala Daerah dan para anggota Badan Pemerintah

Harian i.c. Muara Bungo-Tebo dan Batang Hari setelah diadakan pemisahan.

Dalam pada itu dengan sendirinya untuk mengadakan penyegaran, maka penjabat-

penjabat Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai atau tidak dapat lagi mengikuti

jalannya Revolusi seperti bekas anggota partai/organisasi terlarang, bekas

pemberontak kontra Revolusi, yang tidak dapat membuktikan kesetiaannya

terhadap Panca Sila sebagai falsafah Negara tidak turut serta aktif melaksanakan

Manipol/USDEK, diperhentikan untuk diganti dengan tenaga-tenaga baru yang

progresif revolusioner serta mewakili golongan/aliran yang hidup dalam daerah.

1. Untuk Daerah Tingkat II Sarolungun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

Jabung dengan sendirinya perlu dibentuk alat perlengkapan Daerah yang baru.

Sebelum pengangkatan Kepala Daerah menurut prosedure yang biasa, Menteri

Dalam Negeri menunjuk seorang Penguasa, seperti dimaksud pada pasal 8. yang

menjalankan kekuasaan, tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah, hingga

Pemerintah Daerah tersusun berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

1. Penyusunan Undang-undang ini dilakukan dengan berpegang pada Undang-

undang No. 12 tahun 1956, seraya mengubah itu seperlunya. agar perujudan

Daerah-daerah Tingkat II dimaksud pada dasarnya tidak berbeda dalam bentuk dan

isinya.

Penyeragaman isi rumah tangga Daerah dengan Daerah-daerah lain memerlukan

ketentuan tersendiri.

1. Hal…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

1. Hal yang memerlukan perhatian pula ialah pengusahaan pembiayaan untuk

perlengkapan pertama organisasi Daerah yang baru dibentuk.

Diharapkan bahwa dalam tempo tiga tahun pertama Pemerintah Pusat dapat

membantu mendorong Pemerintah Daerah menyediakan biaya-biayanya.

1. Keperluan perlengkapan pertama itu tidak saja meliputi organisasi Daerah-daerah

Tingkat II yang bersangkutan, melainkan juga tiap organisasi dinas/jawatan

vertikal, yang sebagai akibat pembentukan ini, dipecah menjadi dua organisasi

yang harus dibangun secara memadai.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 dan 2

Lihat penjelasan umum

Pasal 3

Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong Daerah

Tingkat II dimaksud pada pasal I ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku

dengan memperhatikan hasil-hasil sensus penduduk yang baru lalu.

Pasal 4, 5 dan 6

Lihat penjelasan umum.

Pasal 7

Persyaratan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong termaktub

pada pasal 3 dan 4 Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan). Maka

pasal 7 ini bersifat mengadakan penyegaran untuk menepati ketentuan tersebut.

Dengan sendirinya anggota yang menurut pendapat Kepala Daerah yang

bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan, seperti dimaksud pada angka 5

penjelasan umum harus diperhatikan.

Dalam…

---

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

Dalam hal ini Kepala Daerah sejauh mungkin mendengar pendapat Front Nasional

serta fihak yang bersangkutan.

Dalam hal tidak terdapat anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Gotong Royong Daerah Tingkat II Batang Hari lama yang harus diperhentikan

sehingga jumlah anggota Tingkat II Muara Bungo-Tebo dan Batang Hari menurut

ketetapan dari Undang-undang ini akan berlebih.

Untuk pertama kali pada saat berlakunya Undang-undang ini keadaan jumlah

anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong-Royong yang demikian adalah

wajar bila diteruskan. Untuk waktu yang akan datang dalam penyusunan Dewan

Perwakilan Rakyat Gotong Royong dari Daerah yang bersangkutan jumlahnya

disesuaikan menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Lihat penjelasan umum.

Pasal 9, 10, 11, 12 dan 13

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2755