Pasal 172

(1) Pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga

Keselamatan dan Keamanan Pelayaran dengan menyelenggarakan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran sesuai dengan perkembangan teknologi.

(2) Selain untuk menjaga Keselamatan dan

Keamanan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran dapat pula dipergunakan untuk kepentingan tertentu lainnya.

(3)

SK No237158A

PRESIDEN

(3) Penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-

Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan dan standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(4) Dalam keadaan tertentu, pengad aarL Sarana

Bantu Navigasi-Pelayaran sebagai bagian dari penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha.

(5) Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran yang diadakan

oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (a) diawasi oleh Pemerintah.

(6) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada

ayat (a) wajib:

• memelihara dan merawat Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran;
• menjamin keandalan Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran dengan standar yang telah ditetapkan; dan
• melaporkan kepada Menteri tentang pengoperasian Sarana Bantu Navigasi- Pelayaran. (71 Pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan Sarana Bantu Navigasi-Pelayaran berkoordinasi dengan instansi yang membidangi hidro- oseanografi untuk publikasi peta laut Indonesia dan publikasi nautikal. 3 1 . Ketentuan Pasal 185 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: