Pasal 16

(1) Ketentuan mengenai penyaluran anggaran TKD diatur

sebagai berikut:

• dapat dilakukan dalam bentuk tunai dan non- tunai;
• bagi daerah yang memiliki uang kas dan/atau simpanan di bank dalam jumlah tidak wajar, dapat dilakukan konversi penyaluran DBH dan/ atau DAU dalam bentuk non-tunai;
• dilakukan berdasarkan kinerja pelaksanaan; dan
• dapat dilakukan penundaan, pemotongan, dan/atau penghentian, dalam hal daerah tidak memenuhi anggaran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan atau menunggak membayar iuran yang diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan TKD l2l sebasaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Pasal 17. . .

SK No21096l A

PR,ESIDEN

-2A-