Langsung ke konten
Terbaru Peraturan Putusan MK Putusan MA Pencarian Tentang Disclaimer
UU Berlaku

KABUPATEN ACEH BESAR DI ACEH

BAB 1 — KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

  1. Daerah Otonom Aceh adalah bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah otonom Propinsi Aceh dan perubahan peraturan pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
  2. Kabupaten Aceh Besar adalah daerah kabupaten yang berada di wilayah Aceh yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara.
  3. Kecamatan adalah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 2

Tanggal 24 November 1956 merupakan tanggal pembentukan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lO92). BABII ...

SK No 205867 A

BAB 2 — CAKUPAN WILAYAH, BATAS DAERAH, IBU KOTA, DAN

Pasal 3

Kabupaten Aceh Besar terdiri atas 23 (dua puluh tiga) Kecamatan, yaitu:

  • Kecamatan Lhoong;
  • Kecamatan Lhoknga;
  • Kecamatan Indrapuri;
  • KecamatanSeulimeum;
  • Kecamatan Montasik;
  • KecamatanSukamakmur;
  • Kecamatan Darul Imarah;
  • Kecamatan Peukan Bada;
  • Kecamatan Mesjid Raya;
  • Kecamatan Ingin Jaya;
  • Kecamatan Kuta Baro;
  1. KecamatanDarussalam;
  • Kecamatan Pulo Aceh;
  • Kecamatan Lembah Seulawah;
  • Kecamatan Kota Jantho;
  • Kecamatan Kuta Cot Glie;
  • Kecamatan Kuta Malaka;
  • Kecamatan Simpang Tiga;
  • Kecamatan Darul Kamal;
  • Kecamatan Baitussalam;
  • Kecamatan Krueng Barona Jaya;
  • Kecamatan Leupung; dan
  • Kecamatan Blang Bintang. Pasal4...

SK No2058684

PRESIDEN

Pasal 4

(1) Kabupaten Aceh Besar mempunyai batas daerah:

  • sebelah utara berbatasan dengan Kota Banda Aceh dan Laut Andaman;
  • sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pidie;
  • sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Jaya; dan
  • sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia. (21 Penegasan batas daerah Kabupaten Aceh Besar secara pasti di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 5

Ibu kota Kabupaten Aceh Besar berkedudukan di Kecamatan Kota Jantho.

Pasal 6

Kabupaten Aceh Besar memiliki karakteristik, yaitu:

  • kewilayahan dengan ciri geografis utama kawasan dataran tinggi berupa pegunungan dan perbukitan, kawasan dataran rendah berupa pesisir dan pantai, kawasan hutan berupa kawasan lindung dan kawasan budidaya, serta kawasan kepulauan;
  • potensi sumber daya alam berupa kelautan dan perikanan, pertambangan, serta pertanian; dan
  • nilai sejarah serta keanekaragaman suku bangsa dan budaya yang memiliki karakter religius berlandaskan syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keistimewaan dan kekhususan Pemerintahan Aceh.

BABIII ...

SK No205869A

FRESIDEN

BAB 3 — KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan mengenai susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Kabupaten Aceh Besar dalam Undang- Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor lo92l, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar

SK No 205870 A

PRESIDEN RErJUBLIK INDONESIA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

INDONESIA,

ttd.

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2 Juli 2024

,

ttd

PRATIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya

INDONESIA Perundang-undangan dan Hukum,

Djaman

SK No205871 A

FRESIDEN

REPUBLIK I].IDONESIA

Konsideran (Menimbang & Mengingat)
MENIMBANG

a. bahwa Kabupaten Aceh Besar di Aceh merupakan salah satu daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang efektif sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  • bahwa pembangunan Kabupaten Aceh Besar diselenggarakan secara berkelanjutan dalam satu kesatuan wilayah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
  • bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
  • bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Kabupaten Aceh Besar di Aceh;
MENGINGAT
  1. Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, dan

Pasal 22D ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara

Republik lndonesia Tahun 1945;

  1. Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a633);

Dengan

SK No205866A

PRESIDEN

REPUEUK TNDONESIA

Referensi Silang (2)
UU 24/1956 — PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM PROPINSI ACEH DAN PERUBAHAN
UU 1/1957 — POKOK-POKOK PEMERINTAHAN DAERAH