Pasal 68

(1) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya penyelenggaraan Keamanan Pangan di setiap rantai Pangan secara terpadu. SK No 176492 A (2) Pemerintah FRESIDEN REPUBUK INDONESIA (2) Pemerintah Pusat menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan. (3) Pelaku Usaha Pangan termasuk usaha mikro dan kecil wajib menerapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (21. (4) Penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap berdasarkan jenis Pangan dan skala usaha Pangan. (5) Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah wajib membina dan mengawasi pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Keamanan Pangan termasuk penahapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan Pasal 72 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: