UU Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang...

Pasal 42

(1) Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib

memiliki rencana penggunaan tenaga kerja asing yang disahkan oleh

Pemerintah Pusat.

(2) Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan tenaga

kerja asing.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:

direksi atau komisaris dengan kepemilikan saham tertentu atau

pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan;

pegawai diplomatik dan konsuler pada kantor perwakilan negara

asing; atau

tenaga kerja asing yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis

kegiatan produksi yang terhenti karena keadaan darurat, vokasi,

perusahaan rintisan (start-up) berbasis teknologi, kunjungan bisnis,

dan penelitian untuk jangka waktu tertentu.

(4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam

hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki

kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

(5) Tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi

personalia.

(6) Ketentuan mengenai jabatan tertentu dan waktu tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bahwa Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 menghapus Izin Tertulis dalam hal ini

Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Menteri sebagaimana

telah diatur dalam Pasal 42 ayat (1) UU 13/2003 sebelum diubah. Padahal

adanya izin tertulis adalah agar penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)

dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja

Indonesia secara optimal. Dalam artian TKA yang memiliki keahlian (Skilled)

dalam bidang tertentu dengan maksud agar terjadi transfer

pengetahuan/keahlian (Knowledge Transfer) terhadap Tenaga Kerja

Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping, oleh karenanya hal tersebut

sangat memiliki korelasi dengan disyaratkannya juga agar TKA memahami

budaya Indonesia, khususnya kemampuan berbahasa Indonesia, agar tidak

terjadi hambatan dalam proses komunikasi, sehingga proses transfer

pengetahuan/keahlian (Knowledge Transfer) dapat berjalan sesuai harapan;

Bahwa dengan dihilangkan/dihapusnya izin tertulis penggunaan TKA dan

diubah hanya cukup dengan pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga

Kerja Asing (RPTKA) oleh Pemerintah, justru akan semakin memperlemah

bahkan mereduksi peran dan tanggung jawab negara/pemerintah khususnya

dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap Pemberi Kerja dalam

menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA), karena sesungguhnya dengan

proses perizinan secara tertulis pemberi Kerja wajib memenuhi persyaratan

yang telah ditentukan;

Bahwa patut diduga (potensial) atau sangat memungkinkan dengan

dihilangkan/dihapusnya izin tertulis dalam penggunaan Tenaga Kerja Asing

(TKA) dan diubah hanya cukup dengan pengesahan Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Pemberi Kerja dalam menggunakan Tenaga

Kerja Asing (TKA), bisa saja menggunakan Tenaga Kerja Asing (TKA) non

skill (unskilled Labour) secara masif, sehingga hal ini akan berdampak

terhadap semakin kecilnya peluang bagi Tenaga Kerja lokal atau Tenaga

Kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di negerinya sendiri;

Bahwa dalam diskursus hukum administrasi negara, izin (vergunning)

merupakan perkenan dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau

peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada

umumnya memerlukan pengawasan khusus (S.J. Fockema Andreae, 1951:

311). Merujuk kepada ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Nomor

30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014), izin adalah

keputusan Pejabat Pemerintahan yang berwenang sebagai wujud

persetujuan atas permohonan warga masyarakat sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan pengertian izin sebagaimana diuraikan tersebut,

setidaknya ada dua hal penting yang perlu dicermati, yaitu: pertama, izin

memiliki karakteristik sebagai hubungan hukum sepihak atau bersegi satu

(eenzijdige rechtsbetrekking) antara pemberi izin (vergunningsorgaan) dan

penerima izin. Sebagai hubungan hukum bersegi satu, tidak diharuskan

adanya persesuaian kehendak (wilsovereenstemming) antara pemberi izin

dengan penerima izin, artinya izin itu diberikan atau tidak, sepenuhnya ada

pada pihak pemberi izin. Kedua, kedudukan hukum (rechtspositie) pemberi

izin lebih tinggi daripada penerima izin. Pemberi izin dilekati kewenangan

menerapkan atau membuat peraturan (wetgevende bevoegdheid) yang

terkait dengan izin itu, termasuk penentuan syarat-syarat dan prosedur izin,

yang harus dipatuhi penerima izin. Sebagaimana dikemukakan Sjachran

Basah bahwa izin itu dikeluarkan untuk mengaplikasikan peraturan dalam hal

konkreto. Dalam konteks itu, pemberi izin selaku organ yang dilekati

kewenangan menerapkan atau membuat peraturan yang berkenaan dengan

izin itu melekat (inherent) pula kewenangan penegakannya (handhaving).

Dengan kata lain, ketika izin itu diberikan, pemberi izin dilekati kewenangan

penegakannya, yang terdiri atas pengawasan dan penerapan sanksi.

Pengawasan (toezicht) dilakukan sebagai langkah preventif agar syarat-

syarat dan norma-norma perizinan itu dipatuhi oleh penerima izin, dan

penerapan sanksi dilakukan ketika penerima izin melanggar syarat-syarat

dan norma-norma perizinan itu;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, implikasi dihapusnya izin tertulis in casu

IMTA dalam ketentuan Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 yang telah mengubah

ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU 13/2003, berkonsekuensi pada hilangnya

kewenangan Pemerintah untuk menerapkan atau membuat peraturan yang

terkait perizinan TKA termasuk penentuan syarat-syarat TKA. Selain itu,

Pemerintah juga kehilangan kewenangan untuk melakukan pengawasan dan

menerapkan sanksi bagi TKA yang melanggar ketentuan perizinan tersebut.

Hal ini tentu mereduksi peran Negara in casu Pemerintah dalam

memproteksi hak-hak pekerja/buruh lokal akibat potensi maraknya TKA;

Bahwa selain itu, dengan dihapusnya ketentuan izin tertulis, in casu IMTA,

maka berimplikasi pula pada hal-hal sebagai berikut:

memberi ruang yang luas bagi pemberi kerja TKA untuk menempatkan

TKA pada segala jenis jabatan dan pekerjaan di Indonesia tanpa

batas;

Pemerintah malah mempersempit bahkan menutup kesempatan bagi

1 juta lebih tenaga kerja, dan angkatan kerja baru sebanyak 2,4 juta

per tahun sebagaimana data yang dikeluarkan sendiri oleh

Pemerintah;

memiliki potensi untuk mempermudah tenaga kerja asing masuk ke

Indonesia. Aturan ini akan menghilangkan kewajiban bagi pemberi

kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing memiliki izin tertulis dari

menteri atau pejabat yang ditunjuk. Kewajiban tersebut hanya

digantikan dengan kewajiban memiliki rencana penggunaan tenaga

kerja asing (RPTKA) yang disahkan oleh Pemerintah Pusat.

Penghapusan izin tertulis dan hanya cukup memberikan pengesahan

RPTKA membuka ruang terjadinya penyelewengan penggunaan TKA

yang merugikan bangsa dan Negara, karena penggunaan TKA akan

sulit dikontrol. Sebagai pemberi izin, pemerintah berwenang mencabut

izin apabila terjadi penyalahgunaan oleh pemberi kerja TKA. Akan

tetapi, sangat berbeda ketika Pemerintah hanya sekedar memberikan

pengesahan atas RPTKA, maka pemerintah sendiri tidak lagi memiliki

dasar pijakan hukum yang kuat dalam melakukan

penindakan/penegakan hukum apabila terjadinya penyimpangan

penggunaan TKA. Tentu hal ini justru mengindikasikan pembentuk UU

secara nyata telah mereduksi kewenangan menteri atau pejabat yang

ditunjuk untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penindakan bagi

tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia;

banyaknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia membuat

tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada

tenaga kerja warga negara Indonesia semakin menghilang. Hilangnya

tanggung jawab negara untuk melindungi tenaga kerja warga negara

Indonesia tidak sejalan dengan tujuan negara Indonesia sebagaimana

termaktub di dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 dan

tujuan pokok hukum ketenagakerjaan;

Bahwa apabila TKA masuk ke pasar kerja Indonesia dalam jumlah besar,

maka bagi tenaga kerja warga negara Indonesia akan berpotensi

kehilangan peluang pekerjaan dan semakin menipisnya kesempatan

mendapatkan pekerjaan. Peluang pekerjaan dan kesempatan kerja bagi

tenaga kerja warga negara Indonesia semakin terkikis Badan Pusat

Statistik pada tahun 2020 telah merilis data yang dikeluarkan setiap

bulan Februari dan bulan Agustus. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa

jumlah pengangguran terbuka pada bulan Februari 2020 adalah

sebanyak 6.882.200 juta orang, pekerja tidak penuh sebanyak

39.440.362 juta orang. Pekerja paruh waktu sebanyak 31.102.215 juta

orang (Badan Pusat Statistik, 2020:3). Pemerintah seharusnya

memperhatikan dan memberi tempat kepada orang-orang yang masih

termasuk ke dalam pengangguran terbuka, pekerja tidak penuh, dan

pekerja paruh waktu, bukan justru memberikan peluang pekerjaan dan

kesempatan kerja yang seluas-luasnya bagi tenaga kerja asing;

Bahwa pada saat berlakunya Pasal 42 ayat (1) UU 13/2003 sebelum

diubah yang masih mensyaratkan izin saja, banyak sekali pelanggaran

terkait dengan isu TKA illegal. Apalagi apabila syarat izin tersebut

ditidakan tentu akan menambah persoalan yang jauh lebih kompleks.

Sebagai contoh, data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

mencatat Tenaga Kerja Asing yang terjaring kasus pelanggaran mencapai

1.521 pekerja sepanjang 2018. Jumlah ini meningkat 290% dari tahun

sebelumnya yang hanya 390 pekerja. Kasus pelanggaran oleh TKA

diantaranya mencakup: (1) bekerja di Indonesia tanpa memiliki Izin

Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), yakni mencapai 1.237 pekerja dan

merupakan yang terbanyak dibanding kasus lainnya; (2) kasus

pelanggaran tenaga kerja asing terbesar kedua adalah penyalahgunaan

jabatan yang melibatkan 104 pekerja. Atas tindakan pelanggaran TKA

tersebut, sebanyak 1.511 pekerja telah diperintahkan keluar dari lokasi

kerja dan 11 pekerja diberikan rekomendasi keimigrasian (Databoks,

2019);

Bahwa ketentuan Pasal 81 angka 4 UU 6/2023, tentu tidak sejalan lagi

dengan tujuan bernegara Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum di

dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 adalah melindungi

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Potensi

masuknya TKA yang dipermudah akan berimplikasi pada bertambahnya

kuantitas jumlah TKA yang masuk ke Indonesia. Tujuan negara untuk

melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia sudah

tidak relevan apabila tenaga kerja warga negara Indonesia tidak dilindungi

oleh negaranya sendiri. Potensi banyaknya TKA yang masuk ke Indonesia

akan mempersempit peluang kerja WNI, sehingga pada gilirannya akan

menjadikan WNI semakin jauh dari kesejahteraan;

Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 42 ayat (1) UU 13/2003, perlunya

pemberian izin penggunaan TKA dimaksudkan agar penggunaan TKA

dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja

warga negara Indonesia secara optimal. Adanya kewajiban untuk memiliki

izin tertulis tentu akan membuat tenaga kerja warga negara Indonesia

menjadi terlindungi dan peluang kesempatan kerja tenaga kerja warga

negara Indonesia tidak tergeser oleh TKA;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, ketentuan Pasal 81 angka 4 UU 6/2023

yang mengubah ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU 13/2003 jelas sangat

potensial melanggar hak warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan

penghidupan yang layak serta juga telah melanggar hak pengakuan,

jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana

dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat

(2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945;

Bahwa selain itu, mengingat ketentuan Pasal 43 UU 13/2003 telah dihapus

oleh UU 6/2023, padahal subtansinya yang terkait dengan perincian

RPTKA sangat penting untuk memperketat persyaratan TKA, maka sudah

seharusnya frasa “… rencana penggunaan tenaga kerja asing yang

disahkan oleh Pemerintah Pusat” dalam ketentuan Pasal 42 ayat (1) UU

13/2003 sebagaimana telah diubah Pasal 81 angka 4 UU 6/2023 harus

dimaknai sebagaimana ketentuan Pasal 43 UU 13/2003;

Bahwa sebelum dihapus, ketentuan Pasal 43 UU 13/2003 berbunyi:

Lihat Peraturan Lengkap Pasal 43 →