Pasal 8

PENOLAKAN BANTUAN

1. Bantuan harus ditolak apabila:

• Permintaan terkait dengan tindak pidana yang dianggap oleh Pihak

Diminta sebagai tindak pidana yang bersifat politis;

• Permintaan terkait dengan tindak pidana hanya berdasarkan hukum

militer;

• Permintaan terkait dengan penuntutan seseorang atas tindak pidana

yang dalam hal ini orang tersebut telah dijatuhi hukuman yang

berkekuatan hukum tetap, dibebaskan, diampuni, atau telah menjalani

pidananya yang dijatuhkan Pihak Diminta;

• Terdapat alasan yang mendasar untuk meyakini bahwa permintaan

bantuan tersebut telah dibuat untuk kepentingan penyidikan, penuntutan,

atau pemidanaan seseorang karena alasan ras, jenis kelamin, agama,

kewarganegaraan, atau pandangan politik orang tersebut, atau, bahwa

permintaan bantuan tersebut akan mengakibatkan orang tersebut

diperlakukan secara tidak adil dengan alasan-alasan tersebut;

6

• Pemberian bantuan tersebut akan mengganggu kedaulatan, keamanan,

ketertiban umum, atau kepentingan yang hakiki Pihak Diminta.

1. Pihak Diminta dapat menolak bantuan apabila:

• Perbuatan atau pembiaran yang diduga merupakan tindak pidana yang

terkait dengan permintaan bantuan bukan merupakan tindak pidana

apabila hal tersebut terjadi di yurisdiksi Pihak Diminta;

• Pemberian bantuan akan, atau kemungkinan akan, membahayakan

keselamatan seseorang, baik orang itu berada di dalam maupun di luar

wilayah Pihak Diminta;

• Permintaan terkait dengan tindak pidana, yang sedang dalam penyidikan

atau proses persidangan, atau tindak pidana tersebut telah dijatuhi

putusan yang berkekuatan hukum tetap di yurisdiksi Pihak Diminta ;

• Pelaksanaan permintaan akan bertentangan dengan hukum nasional

Pihak Diminta.

1. Bantuan tidak dapat ditolak hanya dengan alasan kerahasiaan bank atau

lembaga keuangan sejenis atau tindak pidana tersebut juga dianggap

berkaitan dengan masalah fiskal.

1. Sebelum menolak permintaan, Pihak Diminta harus mempertimbangkan

apakah bantuan dapat dikabulkan dalam kondisi tertentu.

1. Apabila Pihak Peminta menerima bantuan dengan syarat dan ketentuan

yang ditetapkan berdasarkan ayat (4) Pasal ini, Pihak Peminta harus tunduk

pada syarat dan ketentuan tersebut.

1. Apabila Pihak Diminta menolak bantuan, Pihak Diminta harus segera

memberitahu Pihak Peminta mengenai dasar penolakan tersebut.

7