Pasal 30

(1) Kapten Penerbang pada Pesawat Udara sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 dan pasal 28 hanya dapat menurunkan atau menaikkan orang dan/atau Barang setelah dilakukan Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan oleh Pejabat Karantina Kesehatan.

(2) Pengawasan

PRES I DEN

REPUBLIK INDONESIA

-2t -

(2) Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh Persetujuan Karantina Kesehatan.

(3) Persetujuan Karantina Kesehatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (21dapat berupa:

• persetujuan bebas karantina, dalam hal tidak ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan lengkap dan berlaku; dan
• persetujuan karantina terbatas, dalam hal ditemukan penyakit dan/atau faktor risiko yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan/atau Dokumen Karantina Kesehatan dinyatakan tidak lengkap dan tidak berlaku.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana

Pengawasan Kekarantinaan Kesehatan di Bandar Udara diatur dengan Peraturan Menteri.