Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. Negara Kepulauan adalah negara yang seluruhnya terdiri dari satu

atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

1. Pulau adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah

dikelilingi oleh air dan yang berada di atas permukaan air pada

waktu air pasang.

1. Kepulauan adalah suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau dan

perairan di antara pulau-pulau tersebut, dan lain-lain wujud alamiah

yang hubungannya satu sama lain demikian eratnya sehingga

pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan

satu kesatuan geografi, ekonomi, pertahanan keamanan, dan politik

yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.

1. Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan

kepulauan dan perairan pedalamannya.

1. Garis air rendah adalah garis air yang bersifat tetap di suatu tempat

tertentu yang menggambarkan kedudukan permukaan air laut pada

surut yang terendah.

1. Elevasi surut adalah daerah daratan yang terbentuk secara alamiah

yang dikelilingi dan berada di atas permukaan laut pada waktu air

surut, tetapi berada di bawah permukaan laut pada waktu air

pasang.

1. Teluk…

PRESIDEN

1. Teluk adalah suatu lekukan jelas yang penetrasinya berbanding

sedemikian rupa dengan lebar mulutnya sehingga mengandung

perairan tertutup yang lebih dari sekedar suatu lengkungan pantai

semata-mata, tetapi suatu lekukan tidak merupakan suatu teluk

kecuali apabila luasnya adalah seluas atau lebih luas daripada luas

setengah lingkaran yang garis tengahnya ditarik melintasi mulut

lekukan tersebut.

1. Alur laut kepulauan adalah alur laut yang dilalui oleh kapal atau

pesawat udara asing di atas alur laut tersebut, untuk melaksanakan

pelayaran dan penerbangan dengan cara normal semata-mata untuk

transit yang terus menerus, langsung dan secepat mungkin serta

tidak terhalang melalui atau di atas perairan kepulauan dan laut

teritorial yang berdampingan antara satu bagian laut lepas atau Zona

Ekonomi Ekslusif Indonesia dan bagian laut lepas atau Zona

Ekonomi Ekslusif Indonesia lainnya.

1. Konvensi adalah United Nations Convention on the Law of the Sea

Tahun 1982, sebagaimana telah diratifikasi dengan Undang-undang

Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations

Convention on the Law of the Sea (Konvensi Perserikatan

Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).