Pasal 10

(1)Modal yang ditanam dalam usaha-usaha dibidang-bidang termaksud dalam pasal 9 ayat (1) dibebaskan dari pengenaan Pajak Kekayaan.

(2)Diposito dan tabungan yang disimpan dalam bank sekurang-kurangnya satu tahun dibebaskan pula dari pengenaan Pajak Kekayaan.

Pasal 11.

Penempatan modal dalam usaha-usaha dibidang-bidang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dibebaskan dari Bea Materai Modal.

Pasal 12.

(1)Kepada perusahaan-perusahaan yang menanam modal baru dalam usaha- usaha dibidang termaksud dalam pasal 9 ayat (1) diberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Perseroan atas labanya, dan kepada para pemegang saham dari perusahaan termaksud diatas diberikan pembebasan dari perusahaan termaksud diatas diberikan pembebasan dari pengenaan Pajak Dividen atas bagian laba yang dibayarkan, untuk jangkan waktu dua tahun, terhitung dari saat usaha termaksud mulai berproduksi.

Jangka waktu dua tahun ini dapat diperpanjang apabila dipenuhi ketentuan- ketentuan tersebut dalam ayat-ayat selanjutnya dari pasal ini.

(2)Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini dapat menambah atau menghemat devisa yang dijumlahnya berarti, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.

(3)Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan diluar Jawa, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.

(4)Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini memerlukan modal besar, diberikan tambahan pembebasan pajak untuk satu tahun.

(5)Apabila penanaman modal tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilakukan bidang prasarana, diberikan tambahan untuk satu tahun.

Pasal 13.

Pemerintah dapat memberikan keringan Pajak Perseroan kepada perusahaan- perusahaan yang berusaha dalam bidang bidang yang mendapat prioritas sesuai dengan Rencana Pembangunan Pemerintah.

Pasal 14.

(1)Bagian laba perusahaan yang ditaman (kembali) dalam usaha-usaha dibidang- bidang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dikecualikan dalam perhitungan laba yang dikenakan pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan.

(2)Ketentuan termaksud pada ayat 1 pasal ini hanya berlaku selama jangka waktu 5 tahun sejak diundangkannya Undang-undang ini. Perpanjangan jangka waktu tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

(3)Bagi perusahaan-perusahaan yang memperoleh besar dari pengenaan Pajak Perseroan atau Pajak Pendapatan, baik berdasarkan pasal 12 Undang- undang ini maupun berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 27 tahun 1964, ketentuan tersebut pada ayat 1 pasal ini berlaku selama jangka waktu 5 tahun setelah berakhirnya pembebasan dari pengenaan Pajak Preseroan atau Pajak Pemdapatan tersebut diatas. Perpanjangan jangka waktu tersebut diatur oleh Menteri Keuangan.

Pasal 15.

Pengimporan barang-barang modal (termasuk alat-alat dan perlengkapan) yang diperlukan untuk usaha-usaha pembangunan baru dan rehabilitasi dalam bidang-bidang tersebut dalam pasal 9 ayat (1) dapat diberikan keringanan-keringanan Bea Masuk

Pasal 16.

Terhadap modal dalam negeri yang dimiliki oleh Negara dan/atau swasta nasional yang bekerjasama dengan modal asing seperti dimaksud dalam Undang-undang No. 1 tahun 1967 dalam usaha gabungan berlaku kelonggaran-kelonggaran/keringanan- keringanan yang ditetapkan dalam Bab VI Undang-undang tersebut, serta pasal-pasal 9 dan 10 dari Undang-undang ini.

Pasal 17.

Pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam asal 9 ayat (1) dan (2) pasal 10 ayat (1) dan (2), pasal 11 Pasal 12 ayat (1) sampai dengan ayat (5), pasal 13, Pasal 14 ayat (1) sampai dengan ayat (3), Pasal 15 dan Pasal 16 dilakukan oleh Menteri Keuangan.