Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan sesuatu daerah wabah adalah suatu tindakan yang sangat penting bagi

peri kehidupan masyarakat dan oleh sebab itu harus ditetapkan oleh Menteri

Kesehatan.

Pelaksanaan tindakan-tindakan berhubung dengan penetapan tersebut dapat

mengakibatkan pembatasan-pembatasan hak-hak azasi warga negara.

Ayat (2)

Agar tindakan-tindakan tersebut dapat dilaksanakan dengan segera didaerah-

daerah terpencil, perlu diadakan kemungkinan delegasi kepada penguasa

setempat.

Ayat (3)

Penetapan suatu daerah wabah memperhatikan batas-batas terperinci.

Pencabutan penetapan yang dimaksud dalam ayat (1) memperhatikan jangka

waktu yang sesuai dengan masa tunas tiap-tiap penyakit, sebagaimana

ditetapkan juga dalam pasal 5 Undang-undang Karantina Laut dan pasal 5

Undang-undang Karantina Udara.

Pasal 5 …

PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA