Pasal 15

Penyerahan Barang dan Aset

Barang dan aset yang merupakan hasil atau keuntungan dari suatu tindak

pidana yang dituntut oleh Negara Peminta dan sarana untuk melakukan

tindak pidana yang dikenai penyitaan. atau penggantinya dengan nilai yang

setara, dapat diserahkan kepada Negara Peminta untuk tujuan perampasan

atau pengembalian kepada orang yang berhak, tunduk pada hak pihak ketiga

yang beritikad baik.

Sebagai aturan, penyerahan harus dilakukan berdasarkan perintah final dan

dapat dieksekusi atau berdasarkan hukuman dari Negara Peminta; meskipun

demikian. barang dan aset itu juga dapat diserahkan oleh Negara Diminta,

berdasarkan hukum nasional dan setelah adanya persetujuan bersama antara

Para Pihak. apabila pada tahapan proses hukum sebelumnya asal-usulnya

terbukti tidak sah.

Pasal16

Pembagian Aset yang Dirampas

Para Pihak berupaya untuk saling bekerja sama seluas-luasnya dalam hal

pembagian aset yang dirampas sesuai dengan hukum nasional mereka.

Untuk hal pembagian aset rampasan sesuai pengertian dalam Pasal ini, Para

Pihak harus membuat kesepakatan untuk setiap kasus, yaitu perjanjian atau

pengaturan khusus berdasarkan persyaratan tertentu terkait permintaan,

penyerahan dan pengalihan aset rampasan yang dibagi termaksud.

Pasal17

Pengiriman di bawah Pengawasan

Para Pihak berupaya untuk memastikan bahwa, atas permintaan Pihak

lainnya, pengiriman di bawah pengawasan dapat diizinkan di dalam

wilayahnya dalam rangka penyelidikan dan penyidikan atas tindak pidana

yang dapat diekstradisi.

Keputusan untuk melakukan pengiriman di bawah pengawasan harus

dilakukan untuk masing-masing kasus oleh otoritas yang berwenang dari

Negara Diminta. dengan memperhatikan hukum nasional Negara tersebut.

Pengiriman di bawah pengawasan harus dilakukan sesuai dengan prosedur

di Negara Diminta. Kewenangan untuk bertindak, mengarahkan, dan

mengendalikan ada pada otoritas yang berwenang di Negara tersebut.

BAB 111- PENYAMPAIAN DAN KEHADIRAN

Pasal18

Penyampaian Surat Perintah dan Salinan Putusan Pengadilan

Negara Oiminta akan menyampaikan surat perintah dan salinan putusan

pengadilan yang dikirimkan kepadanya untuk tujuan ini oleh Negara Peminta.

Penyampaian dapat dilakukan dengan pengiriman secara sederhana atas

surat perintah atau salinan kepada orang yang akan dituju oleh Negara

Diminta. Jika Negara Peminta secara tegas menyampaikan permintaannya,

penyampaian harus dilakukan oleh Negara Diminta dengan cara yang

diberikan untuk penyampaian dokumen serupa menurut undang-undangnya

sendiri atau dengan cara yang sesuai dengan undang-undang tersebut.

Bukti penyampaian diberikan dengan tanda terima yang dibubuhi tanggal dan

ditandatangani oleh orang yang dituju atau melalui deklarasi yang dibuat oleh

Negara Diminta bahwa penyampaian telah dilakukan dan menyatakan bentuk

serta tanggal penyampaian tersebut. Salah satu dari dokumen tersebut harus

segera dikirim ke Negara Peminta. Negara Diminta harus, jika Negara Peminta

meminta, menyatakan apakah penyampaian telah dilakukan sesuai dengan

hukum nasional Negara Diminta. Apabila penyampaian tidak dapat dilakukan,

alasannya harus segera disampaikan secara tertulis kepada Negara Peminta.

Permintaan untuk menyampaikan dokumen untuk memanggil orang yang

dituntut yang berada di wilayah Negara Diminta harus diterima Otoritas Pusat

Negara tersebut paling lambat tiga puluh hari kalender sebelum tanggal yang

ditetapkan untuk kehadiran.

Pasal19

Kehadiran Saksi atau Ahli di Negara Peminta

Jika Negara Peminta menganggap bahwa kehadiran dari seorang saksi atau

ahli pada pengadilan yang berwenangnya diperlukan, maka harus disebutkan

dalam permintaan untuk menyampaikan panggilan tersebut dan Negara

Diminta akan mengundang saksi atau ahli untuk hadir di wilayah Negara

Pernin ta.

Negara Diminta harus, sesegera mungkin, melakukan komunikasi secara

tertulis dengan Negara Peminta mengenai keputusan saksi atau ahli

sehubungan dengan undangan tersebut.

Seorang saksi atau ahli yang setuju untuk hadir di Negara Peminta dapat

meminta Negara tersebut untuk memberikan uang muka atas biaya perjalanan

dan uanq harian.

Tunjangan yang harus dibayar dan biaya perjalanan serta uang harian yang

akan dibayarkan kembali kepada saksi atau ahli oleh Negara Peminta harus

dihitung dari tempat tinggalnya dan dengan tarif yang setidaknya sama

dengan skala dan peraturan yang berlaku di Negara tempat pemeriksaan akan

berlangsung.

Pasa120

Kegagalan untuk Hadir

Seorang saksi atau ahli yang telah gagal untuk menjawab surat panggilan

kehadiran, penyampaian yang telah dimintakan. tidak dapat, walaupun surat

panggilan berisi pemberitahuan hukuman. dikenai hukuman atau tindakan

penahanan, kecuali jika dia secara sukarela memasuki wilayah Negara Peminta

dan dipanggil kembali.

Pasal21

Tindakan Jaminan Keselamatan

Seorang saksi atau ahli, apa pun kewarganegaraannya, yang hadir dalam

sebuah panggilan di hadapan pengadilan yang berwenang di Negara Peminta

tidak akan dituntut atau ditahan atau dikenai pembatasan lain atas kebebasan

pribadi nya di wilayah Negara Peminta sehubungan dengan tindakan atau

hukuman di balik keberangkatannya dari wilayah Negara Diminta.

Seseorang. apa pun kewarganegaraannya, yang dipanggil ke hadapan

pengadilan yang berwenang Negara Peminta untuk menjawab tindakan yang

membentuk subjek persidangan yang melawannya, tidak akan dituntut atau

ditahan atau dikenai pembatasan lain atas kebebasan pribadinya sehubungan

dengan tinclakan atau hukuman di balik kepergiannya dari wilayah Negara

Diminta dan tidak disebutkan dalam surat panggilan.

Tanpa persetujuan tertulisnya, seseorang yang diatur pada ayat 1 dan 2 tidak

dapat diminta untuk bersaksi dalam konteks persidangan yang berbeda

dengan yang dimintakan berdasarkan permintaan bantuan hukum timbal balik.

Kekebalan yang diatur dalam Pasal ini tidak akan berlaku pada saat saksi atau

ahli atau orang yang diadili, telan, untuk jangka waktu tiga puluh hari berturut- . I turut sejak tanggal kehadirannya tidak lagi diharuskan oleh pengadilan yang

berwenang. memiliki kesempatan untuk meninggalkan Negara Peminta, tetap

berada di wilayah tersebut, atau telah meninggalkannya, namun kembali.

Seseorang yang setuju untuk hadir sesuai dengan Pasal 19 atau Pasal .23

tidak dapat dituntut berdasarkan kesaksiannya, kecuali untuk kesaksian palsu.

Pasal22

Jangkauan Kesaksian di Negara Peminta

Seseorang yang hadir dalam sebuah panggilan di Negara Peminta dapat

climinta untuk memberikan kesaksian atau untuk menghasilkan bukti kecuali

di bawah hukurn dari salah satu Pihak, dia berhak menolak.

Pasal 8 dan Pasal 11, ayat 2 dan 3 berlaku sama.

Pasaf 23

Pemindahan Sementara Orang yang Ditahan

Seseorang yang ditahan yang dihadirkan sebagai saksi atau dengan tujuan

konfrontasi diajukan oleh Negara Peminta harus dipindahkan sementara ke

lokasi pemeriksaan akan berlangsung, asalkan dia akan dikembalikan ke

wilayah Negara Diminta dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan oleh

Negara Diminta dan tunduk pada ketentuan Pasal 21 dari Perjanjian ini sejauh

hal ini dapat diterapkan.

Pemindahan dapat ditolak apabila

orang yang ditahan tidak menyetujuinya;
kehadirannya diperlukan dalam proses hukum pidana yang masih berjalan

di wilayah Negara Diminta;

pemindahan dapat memperpanjang masa penahanannya;
Negara Peminta tidak dalam posisi untuk mematuhi setiap persyaratan

yang ditentukan oleh Negara Diminta yang berkaitan dengan penahanan

atau keamanan orang yang akan dipmdahkan; atau

ada alasan utama lainnya untuk tidak memindahkan dia ke wilayah Negara

Peminta.

Orang yang dipindahkan harus tetap berada dalam tahanan di wilayah Negara

Peminta, kecuali Negara Diminta menetapkan pembebasannya.

Orang yang dipindahkan harus menerima pengurangan masa tahanannya di

Negara Oiminta sesuai dengan kurun waktu keberadaannya dalam tahanan di

Negara Peminta.

Pasal24

Pemeriksaan metalui Konferensi Video

Jika seseorang berada di satu wilayah Pihak dan harus didengar sebagai saksi

atau ahli oleh pengaditan yang berwenang dari Pihak lainnya, orang tersebut

dapat, apabila tidak menginginkan atau memungkinkan bagi orang dimaksud

yang akan didengar kesaksiannya untuk hadir di wilayahnya, meminta agar

pemeriksaan di persidangan dilakukan melalui konferensi video, sebagaimana

diatur pada ayat 2 sampai ayat 6 dalam Pasal ini.

Negara Diminta harus menyetujui pemeriksaan dengan konferensi video

sepanjang penggunaan konferensi video tidak bertentangan dengan prinsip

dasarnya. Jika Negara Diminta tidak memiliki akses terhadap sarana teknis

untuk konferensi video, sarana tersebut dapat disediakan oleh Negara

Peminta dengan persetujuan di antara keduanya.

Pengadilan yang berwenang dari Negara Diminta harus memanggil orang

yang bersangkutan untuk hadir sesuai dengan bentuk yang ditentukan oleh

undang-undang.

Dengan mengacu pada pemeriksaan melalui konferensi video, peraturan

berikut harus berlaku.

Pejabat pengadilan yang berwenang dari Negara Diminta hadir pada saat

pemeriksaan, jika diperlukan, dibantu oleh seorang penerjemah dan juga

bertanggung jawab untuk memastikan identifikasi orang yang akan

didengar dan penghormatan terhadap dasar hukum nasional Negara

Diminta. Apabila lembaga pengadilan dari Negara Diminta berpandangan

bahwa selama pemeriksaan, prinsip-pnnsip dasar hukum nasional Negara

Diminta telah dilanggar, harus segera diambil tindakan yang diperlukan

untuk memastikan agar sidang terus berlanjut sesuai dengan prinsip-prinsip

terse but

tindakan untuk melindungi orang yang akan didengar harus disepakati, jika

diperlukan, antara otoritas yang berwenang dari Negara Peminta dan

Negara Diminta;

pemeriksaan di persidangan harus dilakukan secara langsung oleh, atau di

bawah arahan, pengadilan yang berwenang Negara Peminta sesuai

dengan undang-undangnya sendiri;

atas permintaan Negara Peminta atau orang yang akan didengar, Negara

Diminta harus memastikan agar orang yang akan didengar dibantu oleh

seorang penerjemah. jika diperlukan;

orang yang akan didengar dapat mengklaim hak untuk tidak memberi

kesaksian yang akan dikenakan kepadanya menurut undang-undang

Negara Diminta atau Negara Peminta.

Tanpa berprasangka terhadap setiap tindakan yang disetujui untuk melindungi

orang, pengadilan yang berwenang di Negara Diminta pada akhir persidangan

akan menyiapkan berita acara yang menunjukkan tanggal dan tempat

pemeriksaan, identitas orang tersebut, identitas dan fungsi semua orang lain

di Negara Diminta yang berpartisipasi dalam pemeriksaan, sumpah yang

diambil dan kondisi teknis tempat pemeriksaan berlangsung. Dokumen

tersebut harus diteruskan oleh otoritas yang berwenang dari Negara Diminta

kepada otoritas yang berwenang di Negara Peminta.

Para Pihak harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan

bahwa, ketika para saksi atau ahli yang diperiksa di wilayahnya masing-

masing, sesuai dengan Pasal ini, menolak untuk memberi kesaksian meskipun

berkewajiban untuk bersaksi berdasarkan kebenaran, hukum nasionalnya

berlaku sarna seperti jika pemeriksaan terjadi berdasarkan prosedur

nasionalnya.

Para Pihak, berdasarkan diskresi, dapat menerapkan ketentuan-ketentuan

dalam Pasal ini jika dipandang patut dan dengan persetujuan pengadilan yang

berwenang untuk melakukan pemeriksaan yang melibatkan terdakwa atau

tersangka. Dalam hal ini, keputusan untuk mengadakan konferensi video, dan

cara konferensi video dilakukan. tunduk pada kesepakatan antara Para Pihak

sesuai dengan hukum nasional mereka dan instrumen internasional yang

relevan termasuk Kovenan lnternasional 16 Desember 1966 tentang Hak-Hak

Sipil dan Politik. Pemenksaan yang melibatkan terdakwa atau tersangka

hanya dapat dilakukan dengan persetujuannya.

BAB IV - PROSEDUR

Pasal25

Otoritas Pusat

Untuk tujuan Perjanjian ini, Otoritas Pusat Repub!ik Indonesia adalah

Kementenan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan untuk Konfederasi Swiss

adalah Kantor Kehakiman Federal Departemen Kehakiman dan Kepolisian

Federal.

Otoritas Pusat mengajukan permintaan bantuan hukum timbal balik dalam

masalah pidana yang tercakup dalam Perjanjian ini atas nama otoritas

berwenanqnya dan menerima permintaan yang dibuat Pihak lainnya.

Otoritas Pusat Negara Diminta harus memproses permintaan bantuan hukum

timbal balik sesegera mungkin dan. apabila dimungkinkan. menyampaikannya

kepada otoritas berwenang untuk dilaksanakan. Otoritas Pusat melakukan

koordinasi terus-menerus berkaitan dengan pelaksanaan permintaan ini.

Otoritas Pusat dari Para Pihak harus saling berkomunikasi secara langsung

satu sama lain.

Otoritas Pusat dari Para Pihak dapat berkomunikasi dalam bahasa lnggris.
Masing-masing Pihak dapat mengubah Otoritas Pusatnya; dalam hal ini

pemberitahuan harus diberikan secara tertulis melalui saluran diplomatik.

Pasal26

Bentuk Permintaan dan Saluran Pengiriman

Permintaan bantuan hukum timbal balik harus dibuat secara tertulis.
Permintaan dapat dikinmkan. dalam keadaan yang mendesak, melalui

faksimile atau dengan cara lain yang diakui oleh Negara Diminta. Permintaan

asli akan dikirimkan dalam waktu delapan han.

← Pasal 13 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 27 →