Pasal 27

lsi Permintaan

Permintaan harus mencantumkan

nama otoritas yang melakukan penyelidikan dan penyidikan. penuntutan

atau proses persidangan yang berkaitan dengan permintaan tersebut;

tujuan dan alasan permintaan;
gambaran rinci tentang bukti, informasi atau tindakan yang diminta;
jika memungkinkan. nama lengkap. tempat dan tanggal lahir,

kewarganegaraan dan alamat saat ini dari orang yang menjadi subjek

proses hukum pidana;

alasan utama permintaan bukti atau informasi, serta ringkasan fakta-fakta

yang relevan (tanggal, tempat dan keadaan ketika tindak pidana tersebut

dilakukan) yang menyebabkan persidangan di Negara Peminta, kecuali jika

permintaan tersebut diajukan untuk penyampaian sebagaimana diatur

dalam Pasal 18;

hubungan antara fakta yang sedang dalam tahap penyelidikan dan

penyidikan di Negara Peminta dan tindakan yang harus diambil di Negara

Diminta;

teks ketentuan undang-undang, atau bila tidak memungkinkan, pernyataan

terkait hukum yang berlaku;

tingkat kerahasiaan yang diperlukan dan alasannya;
batas waktu yang sesuai dengan permintaan yang diinginkan; dan
informasi atau tindakan lain yang mungkin diperlukan berdasarkan hukum

nasional Negara Peminta atau yang sebaliknya diperlukan untuk

pelaksanaan permintaan dengan benar.

Selain itu, permintaan harus mencakup

dalam hal penerapan hukum asing sehubungan dengan pelaksanaan

permintaan (Pasal 5, ayat 2). teks ketentuan hukum yang berlaku di Negara

Peminta dan alasan penerapannya;

dalam hal partisipasi orang dalam proses persidangan (Pasal 10),

penunjukan orang yang menghadiri pelaksanaan permintaan tersebut dan

alasan kehadirannya;

tempat yang diduga serta deskripsi barang dan aset yang merupakan hasil

atau keuntungan dari suatu tindak pidana atau sarana untuk melakukan

tindak pidana atau alasan utama mengapa barang dan aset tersebut

seharusnya berada di wilayah Negara Diminta;

dalam hal penyampaian surat perintah dan salinan putusan pengadilan dan

surat panggilan (Pasal 18 dan Pasal 19). nama dan alamat orang yang

dituju;

dalam hal pemanggilan saksi atau ahli (Pasal 19), pernyataan Negara

Peminta untuk membayar biaya dan tunjangan. dan jika diminta, melakukan

pembayaran di muka;

dalam hal pemindahan sementara orang yang ditahan (Pasal 23), nama

orang tersebut, indikasi pejabat yang melakukan pengawasan selama

masa pemindahan, tempat orang yang ditahan akan dipindahkan dan

perkiraan tanggal kembalinya orang dalam tahanan tersebut;

dalam hal proses pemeriksaan dilakukan melalui konferensi video (Pasal

24), alasan mengapa saksi atau ahli tidak ingin atau tidak mungkin hadir,

nama pengadilan yang berwenang, serta nama orang-orang yang akan

melakukan persidangan;

dalam hal pengambilan keterangan saksi (Pasal 11, Pasal 19, dan Pasal

23), pokok bahasan mengenai siapa orang yang akan didengar, termasuk,

jika perlu, daftar pertanyaan yang akan diajukan dan deskripsi dokumen,

catatan atau barang bukti yang akan dihasilkan;

dalam hal penyerahan barang atau aset untuk disita atau dikembalikan ke

orang yang berhak (Pasal 15), perintah pengadilan yang berlaku dan jika

ada, pernyataan tentang status perintah pengadilan tersebut,

semua informasi pendukung, bukti, atau dokumen pendukung lainnya yang

diperlukan untuk memungkinkan atau dapat membamu Negara Oiminta

untuk melaksanakan permintaan tersebut.

Jika Negara Diminta menganggap bahwa informasi tersebut tidak mencukupi

untuk memungkinkan pelaksanaan permintaan, maka Negara Diminta dapat

meminta informasi tambahan agar permintaan tersebut dapat dilaksanakan.

Pasal28

Pelaksanaan Pennintaan

Tunduk pad a penerapan tindakan sementara sesuai dengan Pas al 7. Otoritas

Pusat Negara Diminta harus, apabila permintaan tersebut tidak sesuai dengan

ketentuan dalam Perjanjian ini, menginformasikan Otoritas Pusat Negara

Peminta tanpa penundaan dan meminta amendemen atau penyelesaian

permintaan tersebut.

Apabila permintaan tersebut sesuai dengan Perjanjian ini, Otoritas Pusat

Negara Diminta harus segera meneruskannya kepada pihak yang berwenang

untuk pelaksanaan permintaan tersebut.

Setelah permintaan dilaksanakan, otoritas yang berwenang harus

meneruskan kepada Otoritas Pusat Negara Diminta permintaan dan informasi

serta bukti yang didapatkan. Otoritas Pusat bertanggung jawab untuk

memastikan bahwa pelaksanaannya lengkap dan akurat can harus

mengkomunikasikan hasilnya ke Otoritas Pusat Negara Peminta.

Ayat 3 Pasal ini tidak menghalangi sebagian pelaksanaan permintaan. Negara

Diminta segera memberitahukan kepada Negara Peminta tentang

keputusannya untuk tidak memenuhi secara keseluruhan atau sebagian dari

permintaan bantuan.

Negara Diminta harus segera menginformasikan kepada Negara Peminta

tentang keadaan yang mungkin akan menyebabkan penundaan yang

signifikan dalam menanggapi permintaan tersebut.

Pasal29

Pengecualian dari Persyaratan Legalisasi, Autentisitas dan Formalitas

Lainnya

Seluruh dokumen, catatan, pernyataan dan bahan lainnya yang dikirimkan

sesuai dengan Perjanjian ini dikecualikan dari persyaratan legalisasi,

autentisitas dan ketentuan formal lainnya.

Dokumen, catatan, pernyataan dan bahan lainnya yang dikirimkan oleh

Otoritas Pusat Negara Diminta akan diakui sebagai bukti tanpa justifikasi lebih

lanjut atau bukti keasliannya.

Pasal30

Bahasa

Permintaan yang dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh Republik Indonesia

dan dokumen yang menyertainya harus diterjemahkan ke dalam salah satu

bahasa resmi Konfederasi Swiss (Prancis, Jerman atau Italia), sebagaimana

ditentukan dalam setiap kasus oleh Otoritas Pusat Swiss. Permintaan yang

dibuat berdasarkan Perjanjian ini oleh Konfederasi Swiss dan dokumen yang

menyertainya harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Penerjemahan dokumen yang dibuat atau diperoleh dalam pelaksanaan

permintaan menjadi kewajiban Negara Peminta.

Penerjemahan yang dilakukan oleh Para Pihak bersifat resmi.
Dalam kasus mendesak dan apabila disetujui oleh Otoritas Pusat. permintaan

dan dokumen pendukung dapat dikirim dalam bahasa lnggris.

← Pasal 15 Lihat Peraturan Lengkap Pasal 31 →