Pasal 31

(1) Berdasarkan bukti permulaan yang cukup,

penyidik berwenang:

• membuka, memeriksa, dan menyita surat

dan kiriman melalui pos atau jasa pengiriman lainnya yang mempunyai

hubungan dengan perkara Tindak Pidana

Terorisme yang sedang diperiksa; dan

• menyadap pembicaraan melalui telepon atau

alat komunikasi lain yang diduga digunakan

untuk mempersiapkan, merencanakan, dan melaksanakan Tindak Pidana Terorisme,

serta untuk mengetahui keberadaan seseorang atau jaringan Terorisme.

(2) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dilakukan setelah mendapat penetapan dari ketua pengadilan negeri yang wilayah

hukumnya meliputi tempat kedudukan penyidik

yang menyetujui dilakukannya penyadapan berdasarkan permohonan secara tertulis penyidik

atau atasan penyidik.

(3) Penyadapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan untuk jangka waktu paling lama 1

(satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali

untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

(4) Hasil penyadapan bersifat rahasia dan hanya

digunakan untuk kepentingan penyidikan Tindak

Pidana Terorisme.

(5) Penyadapan wajib dilaporkan dan

dipertanggungjawabkan kepada atasan penyidik dan dilaporkan kepada kementerian yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang komunikasi dan informatika.

www.peraturan.go.id

2018, No.92 -14-

1. Di antara Pasal 31 dan Pasal 32 disisipkan 1 (satu)

pasal, yakni Pasal 31A sehingga berbunyi sebagai berikut: