Pasal 57

(1) Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh suatu korporasi,

selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya,

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa

pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

• pencabutan izin usaha;

• perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak

pidana;

• pencabutan status badan hukum;

• pemecatan pengurus; dan/atau

• pelarangan kepada pengurus tersebut untuk

www.peraturan.go.id

2017, No.104

mendirikan korporasi dalam bidang usaha yang

sama.