Pasal 18

(1) Setiap Orang dapat melakukan pencatatan dan

pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan.

(2) Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah

memfasilitasi Setiap Orang yang melakukan pencatatan

dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai memfasilitasi

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Pemerintah.