Pasal 15

(1) Menteri membentuk Sistem Pendataan Kebudayaan

Terpadu untuk mendukung pelaksanaan Pemajuan

Kebudayaan.

(2) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu berisi data

mengenai:

• Objek Pemajuan Kebudayaan;

• Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga

Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan;

• sarana dan prasarana Kebudayaan; dan

• data lain terkait Kebudayaan.

(3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola

oleh kementerian atau lembaga terhubung dengan Sistem

Pendataan Kebudayaan Terpadu.

(4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

terhimpun dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

digunakan sebagai acuan data utama dalam Pemajuan

Kebudayaan.

(5) Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu harus dapat

diakses oleh Setiap Orang.

(6) Pengelolaan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu

harus mempertimbangkan kedaulatan, keamanan, dan

ketahanan nasional.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendataan

Kebudayaan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan

Pemerintah.

www.peraturan.go.id

2017, No.104

Bagian Kedua

Pelindungan

Paragraf 1

Inventarisasi