Pasal 12

(1) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan

masyarakat melalui wakil para ahli yang terlibat dalam

penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

kabupaten/kota dalam provinsi tersebut dan/atau

pemangku kepentingan.

(2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berisi:

• Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota

di dalam wilayah provinsi tersebut;

• identifikasi keadaan terkini dari perkembangan

Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi;

• identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan,

lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di

provinsi;

• identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan di

provinsi;

• identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan;

dan

www.peraturan.go.id

2017, No.104 -8-

• analisis dan rekomendasi untuk implementasi

Pemajuan Kebudayaan di provinsi.

(3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan

Daerah provinsi dibebankan kepada anggaran

pendapatan dan belanja daerah.

(4) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi ditetapkan

dengan Keputusan Gubernur.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur

dengan Peraturan Presiden.